Ketua KPPI, Ema Yohanna : "Mengapa Perempuan Banyak Buta Aksara?"

PADANG EKSPRES, 10 Oktober 2009 - Tingginya jumlah kalangan perempuan buta aksara, seolah bertolak belakang dengan kondisi saat ini. Sebab, perempuan sudah di perhitungkan di berbagai situasi. Sebut saja kuota perempuan calon Legislatif yang harus mencapai 30 persen, belum lagi banyaknya tokoh-tokoh wanita yang telah memberikan hasil karya terbaik mereka. Ketua Himpunan Wanita Karya Sumbar Sastri Yunizarty Bakrie menyayangkan data yang menunjukkan tingginya angka buta aksara, pada kaum perempuan Kota Padang. Padahal, dari tahun ke tahun selalu ada program untuk menuntaskan buta aksara tersebut. “Idealnya, jika pemerintah serius menangani masalah buta aksara, setiap tahun pasti terjadi penurunan yang signifikan. Saya sanksi dengan pemetaan program yang ada saat ini, harus ada perubahan secara proporsional dan profesional untuk menekan jumlah buta aksara,” tegasnya menanggapi peringatan hari buta aksara yang jatuh pada tanggal 9 September.

Soal banyaknya perempuan, Sastri menilai bisa jadi penyebabnya adalah jumlah warga perempuan lebih banyak ketimbang warga laki-laki. Tapi dari segi keinginan untuk belajar, perempuan tidak kalah dengan laki-laki. “Bahkan dari segi ketekunan belajar, mungkin tingkatnya perempuan lebih tinggi,” tandas Ketua Bawasda Kota Padang ini. Dihubungi terpisah Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Ema Yohanna menjabarkan, ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang kenapa perempuan lebih banyak buta aksara ketimbang pria. “Di antaranya masalah ekonomi, kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya pendidikan, serta kurangnya peluang untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” ulasnya.

Di bidang politik misalnya, Ema menjabarkan, kesempatan perempuan untuk berpolitik sangat terbuka lebar, sehingga siapa saja perempuan yang punya kompetensi, bisa berkecimpung di sana. “Memang harus ada keseriusan untuk mengentaskan buta aksara, sehingga perempuan tidak lagi di pandang hanya sebagai ibu rumah tangga belaka,” ungkapnya. Hal itu merupakan tanggung jawab berbagai pihak, baik pemerintah hingga masyarakat itu sendiri. “Kita harus memiliki satu visi untuk menuntaskan buta aksara, sehingga di tahun yang akan datang, tak ada lagi buta aksara, baik di Kota Padang, maupun Sumbar,” pungkasnya.