Keputusan KPU tentang Anggota DPD RI Periode 2009-2014

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan dan menetapkan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih 2009 dari 33 provinsi. Dari total 132 calon angota DPD terpilih, 36 orang adalah perempuan. Rapat pleno penetapan calon anggota DPR dan DPD terpilih di Kantor KPU (24/05) ini dipimpin oleh Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary. Rapat pleno dihadiri oleh anggota KPU serta perwakilan ataupun saksi dari partai politik dan calon anggota DPD. Calon anggota DPD terpilih dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Abdurrahman BTM, Bachrum Manyak, Ahmad Farhan Hamid, dan A Khalid. Dari Sumatra Utara adalah Rudolf M Pardede, Parlindungan Purba, Rahmat Shah, dan Darmayanti Lubis. Calon DPD terpilih dari Sumatra Barat ialah Irman Gusman, Emma Yohanna, Riza Falepi, dan Alirman Sori. Dari Provinsi Riau adalah Abdul Gafar Usman, Intsiawati Ayus, Maimanah Umar, dan Mohammad Gazali. Calon anggota DPD terpilih yang berasal dari Sumatra Selatan adalah Percha Leanpuri, Aidil Fitrisyah, Asmawati, dan Abdul Aziz. Calon dari Bangka Belitung adalah Tellie Gozelie, Noorhari Astuti, Rosman Djohan, dan Bahar Buasan.

Empat calon anggota DPD terpilih dari Bengkulu, yaitu Sultan Bakhtiar Najamudin, Eni Khairani, Bambang Soeroso, dan Mahyudin Shobri. Calon DPD terpilih yang mewakili Jambi adalah Elviana, M Syukur, Juniwati T Masjchun Sofwan, dan Hasbi Anshory. Kemudian, dari Kepulauan Riau adalah Aida Nasution Ismeth, Zulbahri, Djasarmen Purba, dan Hardi Selamat Hood. Dari Lampung adalah Anang Prihantoro, Ahman Jajuli, Aryodia Febriansya, dan Iswandi. Sementara itu, calon anggota DPD dari DKI Jakarta adalah Dani Anwar, A.M. Fatwa, Djan Faridz, dan Pardi. Selanjutnya, dari Jawa Barat ialah Ginandjar Kartasasmita, Ella M Giri Komala, Sofyan Yahya, dan Amang Syafrudin. Calon anggota DPD terpilih dari Banten, yaitu Andika Hazrumy, Abdurachman, Abdi Sumaithi, dan Ahmad Subadri. Dari Jateng adalah Sulistiyo, Ayu Koes Indriyah, Denty Eka Widi Pratiwi, dan Poppy Susanti Dharsono.

Kemudian, dari DI Yogyakarta, calon anggota DPD terpilih adalah Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Cholid Mahmud, A Hafidh Asrom, dan Muhammad Afnan Hadikusumo. Dari Jatim adalah Istibsjaroh, Wasis Siswoyo, Abd Sudarsono, dan Supartono. Dari Bali ialah I GN Kesuma Kelakan, I Nengah Wiratha, I Wayan Sudirta, dan I Kadek Arimbawa. Selanjutnya, dari Nusa Tenggara Barat adalah Farouk Muhammad, L.L. Abdul Muhyi Abidin, Baiq Diyah Ratu Ganefi, dan Lalu Supardan. Calon anggota DPD terpilih yang mewakili NTT adalah Abraham Liyanto, Emanuel Babu Eha, Carolina Nubatonis-Kondo, dan Sarah Lery Mboeik. Dari Kalimantan Tengah ialah Permana Sari, Hamdhani, Said Akhmad Fawzy Zain Bahsin, dan Rugas Binti. Kemudian, dari Kalimantan Barat, yang terpilih adalah Maria Goreti, Sri Kadarwati, Hairiah, dan Erma Suryani Ranik. Dari Kalimantan Selatan, calon anggota DPD terpilih, yaitu Gusti Farid Hasan Aman, Adhariani, Habib Hamid Abdullah, dan Mohammad Sofwat Hadi. Dari Kalimantan Timur, terdapat Awang Ferdian Hidayat, Luther Kombong, Muslihuddin Abdurrasyid, dan Bambang Susilo. Sementara dari Sulawesi Utara, calon yang terpilih adalah Aryanthi Baramuli Putri, Marhany Victor Poly Pua, Ferry FX Tinggogoy, dan Alvius Lomban.

Selanjutnya, dari Gorontalo adalah Hana Hasanah Fadel Muhammad, Rahmiyati Jahja, Elnino M Husein Mohi, dan Budi Doku. Dari Sulawesi Tengah, yaitu Nurmawaty Dewi Bantilan, Sudarto, Ahmad Syaifullah Malonda, dan Shaleh Muhamad Aldjufri. Berikutnya, calon anggota DPD dari Sulawesi Barat adalah Muh. Asri, Muhammad Syibli Sahabuddin, Iskandar Muda Baharuddin, dan Mulyana Isham. Dari Sulawesi Selatan adalah Abd. Azis Qahhar Mudzakkar, Muh Aksa Mahmud, Bahar Ngitung, dan Litha Brent. Calon terpilih dari Sulawesi Tenggara adalah La Ode Ida, Abd. Jabbar Toba, Abidin Mustafa, dan Hoesein Effendy. Sementara itu, dari Maluku Utara adalah Matheus Stefi Pasimanjeku, Kemala Motik Gafur, Mudaffar Sjah, dan Abdurachman Lahabato. Dari Maluku, yakni Anna Latuconsina, Jhon Pieris, Jacob Jack Ospara, dan Etha Aisyah Hentihu. Calon terpilih yang berasal dari Papua adalah Tonny Tesar, Helina Murib, Paulus Yohanes Sumino, dan Ferdinanda W. Ibo Yatipay. Terakhir, dari Papua Barat, calon anggota DPD terpilih adalah Ishak Mandacan, Sofia Maipauw, . Mervin Sadipun Komber, dan Wahidin Ismail.

POLITISI PEREMPUAN

Oleh : Muhammad Ilham

(Dosen-Peneliti IAIN Padang/Direktur Riset LPPBI IAIN Padang/Surveyor Cetro)

Sejarawan Tsyoshi Kato dan Takashi Shiraishi, suatu waktu pernah mengatakan bahwa Minangkabau adalah "ranah dinamis" yang sudah sejak dahulu memberikan peluang bagi perempuan berkiprah di dunia "laki-laki" -- dunia politik. Bukalah lembaran sejarah, beberapa nama seperti Rasuna Said, Rahmah El-Yunusiyyah dan lain-lain, setidaknya mewakili sebuah zaman yang "ramah" terhadap perempuan di Minangkabau pada masa mereka. Institusi Amai Setia dan jumlah perempuan yang sekolah di Kweek School pada Era 20-an serta lahirnya Diniyyah Putri tahun 1921, kembali mempertegas, bahwa Minangkabau punya sejarah "keberpihakan terhadap perempuan". Dalam tataran ini, Emma Yohanna ........ setidaknya memiliki "track historis" untuk berkiprah ........ dan saya yakin, ia mampu.

Suatu ketika, anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat, Angelina Sondakh "yang cantik itu", mengatakan bila kaum perempuan memilih jalan politik, maka harus mampu memainkan peran yang strategis. Dengan begitu, posisinya dapat diperhitungkan lawan-lawannya. Formulanya sangat sederhana : Jika ingin terjun ke politik, harus kuat. Anggota Komisi X itu mengatakan di dunia politik tidak mengenal laki-laki dan perempuan. Itu sebabnya sikap kaum perempuan tidak boleh kalah tegas. Sebab, kata dia, bila mereka tidak menunjukkan ketegasan, posisinya dapat dimanfaatkan orang lain. “Jangan jadi tidak tegas, karena nanti gampang dikibuli,”. Menurut artis itu, terjun ke dunia politik tidak boleh setengah-setengah. “Karena akan dikerjain abis-abisan lawan-lawannya,” kata Angelina "istri Adjie Massaid" yang bermarga Sondakh ini.

Bagaimana karir wanita dalam politik ? Memperbincangkan karir wanita sebagai pemimpin dalam kiprah politik, terlebih lagi di bumi Indonesia, memang masih pendek umurnya. Kita hanya mengenal tokoh macam Cut Nyak Dien, Kristina Martha Tiahahu pada jaman penjajahan. SK Trimurti, Supeni, Maria Ulfah Subadio pada era kemerdekaan. Megawati, Aisyah Amini, Khofifah Indrawati, pada era Orde Baru sampai sekarang. Sementara itu masih banyak lagi tokoh wanita yang terjun atau melibatkan dirinya dalam dunia swasta dan bahkan lembaga swadaya masyarakat. Di dunia Barat yang kehidupan demokrasinya lebih panjang ketimbang di Indonesia, kiprah karir wanita sebagai seorang pemimpin yang kapabel dalam dunia politik juga belum terlalu lama. Di Amerika Serikat, 144 tahun setelah merdeka, hak pilih wanita baru diakui dalam Amandemen Kesembilan Belas. Sementara di Inggris hak wanita baru dipenuhi tahun 1928. Tahun 1917, Jeanette Rankin merupakan wanita pertama yang menjadi Anggota Konggres di Amerika.

Presiden Ronald Reagen tahun 1981 mengangkat Sandra Day O’Connor sebagai Hakim Agung berjenis kelamin wanita. Pada masa itu Ronald Reagen juga menunjuk Jeanne Kirkpatrick, wanita pertama sebagai staf penasihat kebijakan luar negeri. Sementara Presiden Bill Clinton juga menunjuk beberapa wanita untuk menduduki jabatan penting. Janet Reno merupakan wanita pertama sebagai Jaksa Agung. Sedangkan Madeleine Albright adalah wanita pertama yang memangku jabatan Menteri Luar Negeri. Sementara data tahun 1988 menunjukkan, diseluruh dunia hanya ada 14,8% kursi parlemen yang diwakili oleh wanita. Sedang data tahun 1995 kursi parlemen yang diduduki wanita melorot menjadi 11,3%. Negara Swedia merupakan negara dengan komposisi parlemen berjenis kelamin wanita sebesar 40,4 % atau tertinggi di dunia.. Di Indonesia sendiri, wanita yang menduduki kursi DPR selalu tidak lebih dari 2% dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. Hal ini menandakan bahwa hanya sedikit sekali wanita Indonesia yang mempunyai pengembangan karir di bidang politik. Walaupun secara prosentase jumlah wanita jauh dibanding dengan jumlah laki-laki di kursi parlemen, tidak berarti wanita lantas kehilangan hak untuk menjadi pemimpin. Cory Aquino, Benazir Butto, Margareth Teacher, merupakan wanita-wanita hebat yang menjadi pemimpin pemerintahan di negaranya walaupun parlemen negara mereka mayoritas dikuasai kaum laki-laki.

............... Mario Teguh, dalam setiap Ending "Mario Teguh : Golden Ways" selalu berkata : "realitas seperti ini, kemampuan seperti itu ..... lakukan, selanjutnya perhatikan hasilnya". Realitas historis, kapabilitas dan kualitas Emma sangat mumpuni, kita yakin, ia akan mampu". Selamat (berjuang dan "berjibaku").

EMMA YOHANNA : "Aisyah Amini dari Minangkabau ?"

PADANG EKSPRES, 7 Mei 2009. Setelah era Aisyah Amini, politisi senior PPP, kiprah politisi wanita Sumbar di Senayan nyaris tidak terdengar. Mereka seakan-akan kalah bersaing dengan politisi pria yang lebih matang. Namun pemilu legislatif 9 April 2009 lalu, dua politisi perempuan asal Sumbar kembali mendapat kesempatan berkiprah di Senayan, salah satunya Emma Yohanna. Calon anggota DPD nomor urut 13 ini berhasil jadi runner up dengan memperoleh 203.587 suara (9,99 persen). Bagaimana ia melihat keberhasilan ini? Berikut penuturannya kepada wartawan Padang Ekspres, Rommi Delfiano.

Anda jadi pilihan masyarakat Sumbar, bagaimana Anda menyikapi ini? Terima kasih. Mudah-mudahan masyarakat tak salah memberi amanah kepada saya. Apalagi kita sama-sama mengetahui, pertarungan menjadi senator Sumbar cukup berat tahun ini. Sebab, banyak tokoh Sumbar yang bertarung. Akhirnya, hanya empat orang yang lolos. Tentu masyarakat banyak berharap pada kinerja senatornya di Senayan nanti. Selaku wakil daerah, peranan anggota DPD begitu vital. Terutama memperjuangkan aspirasi Sumbar di level pusat. Makanya, saya jadi tertantang juga. Terutama banyak belajar apa sebenarnya aspirasi masyarakat Sumbar yang mendesak diperjuangkan. Sekarang lebih banyak turun ke daerah untuk menghimpun semua itu. Juga, berdiskusi dengan banyak orang. Semua itu akan saya rangkum, paling kurang menjadi bahan dalam membuat aturan nantinya. Tentu semua ini tak ada artinya juga, jika masyarakat Sumbar tak mendukungnya.

Menurut Anda, apa yang perlu dibenahi di Sumatera Barat? Saya pikir banyak yang perlu dibenahi. Salah satunya, lebih mempererat hubungan antara wakil Sumbar di Senayan (DPD dan DPR RI. Periode lalu memang sudah dimulai semangat untuk itu, tapi belum maksimal. Informasi yang saya peroleh, baru sekali pertemuan yang dilakukan secara formal di Kantor Gubernur Sumbar. Setidaknya, pertemuan itu perlu lebih diintensifkan lagi. Nantinya, baik kepala daerah maupun anggota DPR dan DPD RI, akan sama visinya dalam memperjuangkan asprasi masyarakat.

Apa perlu dibuat kantor perwakilan? Saya pikir penting. Sebab, bisa jadi kita lebih banyak di luar daerah. Pastilah informasi dan persoalan yang terjadi di Sumbar, tak seluruhnya dipahami oleh anggota DPD atau DPR. Bisa jadi masyarakat langsung saja ke perwakilan itu menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu lalu dicatat dan diteruskan ke pusat nantinya. Atau bisa juga masing-masing anggota menyempatkan pulang ke Sumbar untuk menampung aspirasi masyarakat. Di kantor perwakilan itulah sebagai pusat informasi atau saling berdiskusi.

Bagaimana keterwakilan perempuan dalam pemilu lalu? Kita patut bersyukur juga. Setidaknya dua politisi Sumbar maju ke Senayan. Setidaknya ini bisa membangkitkan kembali kiprah politisi perempuan Sumbar. Saya berharap, ke depan lebih banyak lagi politisi perempuan maju ke Senayan.

Irman, Emma, Riza dan Alirman : "Hampir Pasti"

Jakarta, 26 April 2009 - Irman Gusman, Emma Yohanna, Riza Falepi, dan Alirman Sori dipastikan menjadi wakil Sumatera Barat (Sumbar) di senayan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2009-2014. Mereka berhasil meraih suara 4 terbesar. Berdasarkan hasil final rekapitulasi suara DPD KPU Sumbar, Sabtu (25/4/2009), Irman memperoleh suara tertinggi dengan 293.070 suara (14,38 persen) dari 19 kota/kabupaten. Urutan kedua ditempati Emma Yohanna dengan 203.587 suara (9,99 persen) dan posisi ketiga diraih Reza Falepi dengan perolehan 152.475 suara (7,48 persen). Terakhir, posisi keempat diraih Alirman Sori dengan 95.113 suara (4,67 persen). Dengan perolehan suara itu, keempatnya berhak melenggang ke Senayan untuk mengisi 4 jatah kursi DPD RI dari Sumbar.

Anggota DPR RI 2004-2009 Patrialis Akbar yang pada pileg kali ini ikut bertarung memperebutkan kursi DPD dari Sumbar hanya berhasil menempati posisi ke-8. Teddy Alfonso, calon anggota DPD lainnya, menjadi juru kunci dengan perolehan suara terendah 5.424 (0,27 persen). Irman Gusman merupakan wajah lama di DPD RI yang kembali berhasil meraih perolehan suara signifikan pada pemilu kali ini. Dua temannya sesama anggota DPD yang kembali ikut pemilu, Mochtar Naim dan Afdal, gagal terpilih kembali. Mochtar Naim harus puas berada di urutan 40 dengan 13.179 suara (0,65 persen). Angka itu jauh berkurang dibandingkan perolehannya di 2004 yang mencapai 116.795 suara (5,9 persen). Sementara Afdal yang pada pemilu 2004 berhasil mendulang 170.872 (8,63 persen) kini hanya meraih 88.906 suara (4,36 persen) dan berada pada posisi ke-6.

(Sementara) Ema Yohanna : Urutan Nomor 2 DPD Sumbar

Padang (ANTARA) - Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitusi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 di aula Kantor Gubernur, hingga Jumat (24/4) telah rampung 17 Kota dan Kabupaten. Irman Gusman, yang saat ini menjabat wakil ketua DPD sementara masih unggul dengan memperoleh 196651 suara. Dari 17 kota dan kabupaten, perolehan suara irman tidak kurang 3000 di setiap kota dan Kabupaten. Irman memperoleh suara terbanyak dari kabupaten Agam yakni 29017 suara. Calon perempuan Emma Yohanna berada di urutan kedua dengan perolehan 167209 suara. Kabupaten Pasaman barat merupakan daerah yang paling banyak meraih suara Ema, yaitu 38625, Sedangkan Irman hanya 5540. Urutan ketiga ditempati Riza Falepi, caelg DPD nomor urut 31 yang memperoleh 110307 suara. Riza mengantongi suara paling banyak di kabupaten Agam yang mencapai 18854 suara. Alirman Sori berhasil meraih urutan keempat suara terbanyak dengan 89368 suara. Hingga saat ini kota Padang dan Mentawai merupakan dua daerah yang belum masuk rekapitulasi tersebut. Berikut ini perolehan suara keempat calon di 17 kota/kabupaten di Sumbar.

IRMAN GUSMAN : Kabupaten Solok - 20522 , solok Selatan - 7276, Kota Solok - 5042, Pesisir Selatan - 21346, Sawahlunto - 3389, Dharmasraya - 7277, padang panjang - 8434, tanah datar - 21773, Bukittinggi - 12222, Agam - 29017, Padang Pariaman - 16622, Pariaman - 8394, Pasaman - 4549, Pasaman Barat - 5540, Limapuluh Kota - 9782, Payakumbuh - 5464, Sijunjung – 10002
JUMLAH = 196651

EMMA YOHANNA : Kabupaten Solok - 3440, Solok selatan - 4434, Kota Solok - 2256, Pesisir Selatan - 11724, Sawahlunto - 3870, Dharmasraya - 5984, Padang Panjang - 1666, Tanah Datar - 6290, Bukittinggi - 6153, Agam - 20956, Padang Pariaman - 12727, Pariaman - 3601, Pasaman - 21063, Pasaman Barat - 38625, Limapuluh Kota - 6522, Payakumbuh - 2549, Sijunjung - 5349. JUMLAH = 167209

RIZA FALEPI : Kabupaten Solok - 9959, Solok Selatan - 2376, Kota Solok - 2022, Pesisir Selatan - 9803, Sawahlunto - 1854, Dharmasraya - 2943, Padang Panjang - 1718, Tanah Datar - 10837, Bukittinggi - 3946, Agam - 18854, Padang Pariaman - 9767, Pariaman - 2598, Pasaman - 4841, Pasaman Barat - 6115, Limapuluh Kota - 15361, Payakumbuh - 2976, Sijunjung – 4337. JUMLAH = 110307

ALIRMAN SORI : Kabupaten Solok - 3470, solok Selatan - 2777, Kota Solok - 607, Pesisir Selatan - 58465, Sawahlunto - 456, Dharmasraya - 2179, padang panjang - 332, Tanah Datar - 2337, Bukittinggi - 821, Agam - 3455, Padang Pariaman - 4192, Pariaman - 649, Pasaman - 2169, Pasaman Barat - 1990, Limapuluh kota - 2589, Payakumbuh - 834, Sijunjung - 2046. JUMLAH = 89368

Emma Yohana Disambut Hangat di Pasaman

Padang Ekspres, 30 Maret 2009. Berbeda orang beda cara melayani. Ada yang cuek, ada juga yang humanis. Beda halnya Emma Yohana, dengan simpatik merebut simpati warga sekampungnya di Panti, Pasaman. Karena sudah lama tak berkunjung, rindu dunsanak pun terpancar dalam kunjungannya kemarin. Sosok Emma Yohanna, mampu menarik simpatik masyarakat asalnya di daerah pinggiran Pasaman pada acara silaturrahmi dengan keluarganya di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, kemarin. Tampilan khas dengan kebaya warna pink, memikat ribuan warga berkunjung melihat sosok Emma Yohana. Dari pantauan Padang Ekspres, tak diduga masyarakat yang berkunjung seramai itu ke kediaman keluarganya di Rumah H Sewan, Panti kemarin. Kedatangannya bersama rombongan disambut antusias sanak famili dan warga setempat yang ingin mengenalnya langsung. Suryani, 34, warga Panti dengan pakaian lusuh, tiba-tiba menyodorkan tangannya untuk bersalaman dengan Emma Yohana. “Ooo Iko Ibuk Emma Yohana tuh, baru sokaliko awak bosobok bu, sanang bisa basobok mancaliak ibu langsuang,” ujar Suryani yang sehari-harinya berprofesi sebagai petani itu.

Setelah beberapa menit duduk bersama Emma Yohana, tiba-tiba seorang ibu lain mengaku bernama Desi menyerobot masuk dan bersalaman dengan Emma Yohana. Di raut wajah warga tersebut terpancar keinginan untuk bisa melihat sosok Emma Yohana secara langsung. 30 menit kemudian, warga terus berdatangan berkerumun bertemu dengan Emma. Mereka datang dari berbagai profesi. Ada pedagang, petani, sopir bahkan tukang becak. Tidak warga Panti saja, namun juga datang dari Kecamatan Mapattunggul, Kecamatan Rao, Kecamatan Rao Selatan dan Kecamatan Duakoto.

Kedatangan warga tersebut dengan maksud bersilaturahmi dengan Emma Yohana. Tamu-tamu yang datang dari Mapattunggul pun tidak segan-segan mengajak Emma berkunjung ke daerah mereka, di kaki bukit barisan yang berbatasan dengan Riau itu. “Kami berharap Ibu Emma Yohana mau berkunjung ke daerah kami di Mapattunggul. Kami sangat merindukan orang kampung kami yang lama di perantauan, apalagi sudah bisa berhasil seperti Ibu Emma Yohana,” ungkap Umar Daud yang sengaja datang dari Mapattunggul Selatan. Demikian juga sekelompok pemuda asal Beringin, Rao Selatan, Dodi bersama temannya berharap Emma Yohana berkenan mengunjungi mereka ke Beringin di Rao Selatan. Dalam pertemuan itu, Emma Yohana memperlihatkan rasa harunya bertemu dengan para dunsanak sekampungnya di Panti. Pertemuan yang berlangsung sekitar 3 jam itu, dilanjutkan dengan kunjungan ke keluarganya di Beringin, kemudian dilanjutkan ke Simpang Tonang daerah asal usulnya.

Emma Yohanna dan Ekonomi Syariah

Padang Ekspres, 29 Maret 2009. Pemimpin Bank Indonesia Medan DR Romeo Rissal Pandjialam menyatakan, sepantasnya ekonomi Islam menjadi sandaran dan sistem ekonomi di Sumbar. Sebab, memiliki konsep keunggulan membangun kesejahteraan rakyat serta memerangi riba. Tidak seperti ekonomi konvensional, dasar ekonomi syariah bukan penumpukan harta dan kekayaan. Konsep-membangun kemampuan menyejahterakan semua, berperilaku adil, keberkahan dan manfaat adalah pemikiran yang jarang terungkap. Meskipun pemerintah dan perbankan berkoar-koar kalau mereka menfokuskan perhatian terhadap UMKM, tidak sepenuhnya benar. UMKM masih dibebani dengan bunga yang tinggi serta kesulitan untuk mengakses kredit. Ini akibat pemberlakuan sistem konvensional yang ruh sistem tersebut penguasaan kapital oleh kelompok tertentu. Pada gilirannya hanya memberi kesempatan kepada orang lain sebagai pekerja atau buruh,” ujarnya.

Bukan berarti membenci pengusaha besar, namun memang harus diimbangi dengan hidupnya pengusaha UMKM. Di sinilah peran penting ekonomi syariah. Tidak hanya penumpukan harta semata, namun rakyat ikut sebagai pemilik usaha, pembagian antara usaha besar dan kecil proporsional. Hal tersebutlah menjadi salah satu pertimbangan untuk menggunakan ekonomi syariah dalam kehidupan warga Sumbar. Sebab jiwa wirausaha yang selama ini dibanggakan tidak hanya cukup dengan penambahan kuliah kewiraswastaan, namun juga memberikan kesempatan kepada pengusaha UMKM atau generasi muda mengakses usaha dan pengusaha besar sebagai pembina langsung, sesuai prinsip syariah, kemitraan. Di tempat terpisah, calon DPD RI Emma Yohana menyebutkan, perlunya sosialisasi optimal untuk mendukung penerapan ekonomi Islam. Sebab, bagaimanapun sebagian besar warga saat ini, hanya mengerti bahwa perbankan syariah anti bunga bank. Padahal banyak esensi lain yang harus dijelaskan tentang keunggulan ekonomi Islam. Sistem ini juga sangat tepat dilaksanakan di Sumbar, apalagi filosofis hidup warga Minangkabau Adat Basandi Syara’-Syara’ Basandi Kitabullah (ABS SBK).

DPD Sumatera Barat Perlu Sekretariat Bersama

PADANG-TODAY, 29 Maret 2009. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumbar mestinya memiliki sekretariat bersama di Sumbar. Itu diperlukan untuk memudahkan komunikasi antara konstituen dengan anggota DPD asal Sumbar. Konstituen ataupun pemerintah yang membutuhkan sharing informasi bisa akses lebih cepat dan berbiaya murah. Tak perlu uring-uringan ke Jakarta. Itulah yang menjadi impian calon DPD asal Sumbar No 13 Emma Yohanna. “Sekretariat ini akan dilengkapi dengan staf ahli lintas profesi dan keilmuan menjadi semacam forum diskusi untuk mencermati isu-isu lokal yang layak diperjuangkan ditingkat nasional. Tak mungkin kita bekerja sendirian,” ungkapnya dalam dialog kecil dengan Padang Ekspres (Group Padang-Today).

Keterlibatan para pakar dalam sekretariat bersama ini akan menjadi kekuatan besar bagi anggota DPD untuk membawa ide-ide yang bernas untuk kepentingan Sumbar di tataran nasional. Suara-suara anggota DPD Sumbar dalam memperjuangkan otonomi daerah dan pembangunan untuk daerah akan kian gencar dan berisi. Ini bakal sulit dipatahkan dan dibendung. “Yang pasti kita juga akan secara kontinu mengunjungi konsituen dimasa-masa reses. Jadi selama lima tahun kita akan susun action plan. Ke Jakarta hanya untuk rapat dan kegiatan rutin lainnya. Kita akan sering berkomunikasi dengan konstituen dan bersinergi dengan pemerintah daerah. Tanpa itu maka perjuangan kita dipusat tidak akan berarti,” ujarnya.

Calon DPD yang juga pengurus KAHMI Sumbar ini menegaskan perjuangan sebagai DPD akan diarahkan untuk memperbanyak alokasi anggaran ke Sumbar. Sebab Sumbar tidak bisa mengandalkan pembangunan hanya dengan pendapatan asli daerah (PAD). Namun dana-dana itu diharapkan bisa mendorong optimalisasi potensi sehingga tidak selamanya bergantung dengan pendanaan pusat. Potensi wisata di Sumbar harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Yang paling mendasar ada sinergi dalam perencanaan dan pembangunan sektor wisata. Jangan ada ego kedaerahan yang berujung pada kompetisi yang tidak sehat dan akhirnya merugikan dunia pariwisata. Pembangunan waterboom misalnya kata Emma jangan sampai latah.

”Kita dengar Padang dan Pariaman juga mau bangun. Mudah-mudahan tidak. Itukan modalnya besar. Kasih kalau daerah yang sudah duluan membangun kena imbasnya. Disitu pentingnya sinergi. Harusnya ada keikhlasan masing-masing daerah. Ibarat mengembangkan komoditi harus one vilage one product. Itu akan menjadi salah satu pertimbangan investor untuk masuk,” ujarnya. Namun pengembangan pariwisata harus dibangun dengan pembenahan sektor pendidikan. Sumber daya manusia yang handal merupakan syarat utama untuk mampu berkompetisi termasuk dalam bidang pariwisata. ”Jia tidak maka warga Sumbar hanya akan jadi penonton,” ungkapnya.

DIALOG TVRI PADANG : Pendidikan Anak Usia Dini

Narasumber : Hj. Emma Yohanna
Moderator : Robby Leo
Acara : Ruang Publik
Tgl Tayang : 31 Maret 2009
Jam Tayang : 16.00 s/d 17.00

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi anak dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Diantaranya yaitu sarana pendidikan yang terbatas dan tidak merata terutama di pedesaan dan kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya PAUD. Selain itu, perlu dana yang tidak sedikit untuk biaya pendidikan di TK/RA, kelompok bermain dan semacamnya. Bahkan di kota besar ada TK atau playgroup yang biaya masuknya lebih besar daripada SD dan SMP. Sarana PAUD memang belum merata tersedia di pedesaan. Hal ini mengakibatkan banyak anak yang tidak bisa menikmati pendidikan sejak usia dini. Untuk mendirikan TK atau kelompok bermain memang tidak mudah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sementara di pedesaan taraf ekonomi masyarakatnya relatif rendah sehingga untuk mendirikan TK menjadi tidak feasible. Dalam bahasa yang lebih sederhana bisa dikatakan “tidak bisa balik modal”. Faktor yang paling penting dalam pendidikan anak sebenarnya adalah orang tua terutama ibu. Bukan berarti seorang bapak tidak perlu bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Namun, biasanya dan seharusnya yang lebih banyak di rumah dan mengurus anak adalah ibunya. Untuk itu, pemahaman orangtua tentang pentingnya pendidikan anak usia dini sangat menentukan. Sebagian orangtua berpandangan mereka hanya “wajib” memberikan pendidikan kepada anaknya ketika masuk sekolah formal yaitu SD dan seterusnya. Sedangkan pendidikan anak sebelum usia SD sering diabaikan dan dianggap sebagai “sunnah”.

Biaya yang mahal menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat partisipasi dalam PAUD. Dana yang perlu dikeluarkan oleh orangtua yang menyekolahkan anaknya di TK/playgroup memang tidak sedikit. Selain uang masuk yang jumlahnya cukup besar, ditambah lagi dengan uang bulanan. Belum lagi ada tambahan pengeluaran yang bisa menguras kantong yaitu uang untuk berenang, manasik haji, outbound, piknik, wisuda dan lain sebagainya. Hampir setiap bulan ada kegiatan yang membutuhkan biaya tambahan dari orangtua. Pada kondisi ekonomi yang belum kunjung membaik ini, para orangtua akan memprioritaskan pengeluaran dananya hanya untuk kebutuhan yang paling penting dan mendesak saja. Oleh karena itu, jika mereka belum memahami pentingnya PAUD maka dana untuk itu tidak akan pernah menjadi prioritas. Padahal PAUD sangat penting dan harus dimulai ketika anak baru lahir. Pada saat anak dilahirkan, ia sudah dibekali dengan struktur otak yang lengkap, namun baru mencapai kematangannya pada saat setelah di luar kandungan. Bayi yang baru dilahirkan memiliki lebih dari 100 miliar neuron dan sekitar satu trilyun sel glia yang berfungsi sebagai perekat serta synap (cabang-cabang neuron) yang akan membentuk bertrilyun-trilyun sambungan antar neuron yang jumlahnya melebihi kebutuhan. Synap ini akan bekerja sampai usia anak lima-enam tahun.

Banyaknya jumlah sambungan tersebut mempengaruhi pembentukan kemampuan otak sepanjang hidupnya. Pertumbuhan jumlah jaringan otak dipengaruhi oleh pengalaman yang didapat anak pada awal-awal tahun kehidupannya, terutama pengalaman yang menyenangkan. Pada fase perkembangan ini, anak memiliki potensi yang luar biasa dalam mengembangkan kemampuan berbahasa, matematika, keterampilan berpikir, dan pembentukan stabilitas emosional. Pertumbuhan otak anak ditentukan oleh bagaimana cara orangtua mengasuh dan memberi makan serta menstimulasi anak pada usia dini yang sering disebut critical period ini. Gizi yang tidak seimbang, maupun gizi buruk, serta derajat kesehatan anak yang rendah akan menghambat pertumbuhan otak, dan pada gilirannya akan menurunkan kemampuan otak dalam mencatat, menyerap, menyimpan, memproduksi dan merekonstruksi informasi.

Solusi dari masih rendahnya partisipasi dalam pendidikan anak usia dini harus segera direalisasikan agar permasalahan ini tidak terus membesar. Ada beberapa alternatif solusi yang bisa secara simultan dilakukan karena faktor penyebabnya memang tidak tunggal. Diantaranya yaitu peningkatan pemahaman orangtua tentang pentingnya pendidikan anak usia dini, PAUD gratis untuk rakyat miskin serta sosialisasi konsep home schooling sebagai salah satu alternatif model pendidikan.

Untuk meningkatkan pemahaman orangtua tentang pentingnya pendidikan anak dimulai sejak awal kelahiran, perlu dilakukan kampanye besar-besaran melalui berbagai media. Iklan layanan masyarakat di televisi akan sangat efektif menjangkau hampir semua lapisan masyarakat. Dilengkapi dengan informasi yang gencar disampaikan melalui surat kabar, majalah, radio dan internet. Media luar ruang (outdoor) seperti spanduk, baliho, poster, pamflet dan semacamnya akan menarik perhatian masyarakat jika dikemas dengan menarik. Selain itu, untuk memperdalam informasi bisa dibuat buku saku atau cd/vcd berisi materi yang berkaitan. Tak kalah pentingnya adalah perlu diadakan penyuluhan langsung kepada para orangtua melalui pengajian di majlis taklim, arisan dan lain sebagainya.

Emma Yohanna : "Jangan Membodohi Rakyat"

/Datanglah Kepada Rakyat/Hidup Bersama Rakyat/Belajarlah Dari Rakyat/Rencanakan Bersama Rakyat/Mulai Dari Yang Diketahui Rakyat/Bangunlah Yang Dimiliki Rakyat/Ajarilah dengan Contoh/Bekerjalah dan Bekerja/

(Dikutip dari James C. Yan)

Padang, Singgalang, Senin (16/3). Labelnya kampanye damai dan berkualitas. Seyogyanya, tak ada saling sikut. Kendatipun saat bersamaan seribu janji akan terumbar dari mulut para caleg. Tak hanya parpol dan caleg yang kemarin memulai kampanyenya. Di Padang, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) nomor urut 13, Hj. Emma Yohanna, juga memulai kampanyenya. Menurut Emma, usaha untuk menjadi pemenang sah-sah saja dilakukan semua calon, asal tetap memegang etika ataupun raso pareso. Etika dalam berpolitik itu bisa diwujudkan dengan cara menenangkan masing-masing pendukung, berupa ajaran siap menerima kekalahan. Selain itu, para calon juga harus menginstruksikan pendukungnya, agar menempuh cara-cara bersih untuk mencapai kemenangan. “Jangan bodohi masyarakat dengan janji-janji kosong, karena itu juga akan menjadi utang di akhirat. Lebih baik tampil apa adanya, sehingga masyarakat tidak merasa dibohongi wakilnya,” tambahnya.

Pada pembukaan kampanye kemaren, dengan kekuatan 45 pendukungnya, Emma membagi-bagi bunga mawar warna pink pada masyarakat. Rombongan Emma tampak sangat mencolok, dengan pakaian warna pink yang cukup kontras. Begitu acara usai di Ruang Terbuka Hijau Imam Bonjol Padang, rombongan Emma masuk Pasar Raya dan mengadakan konvoi di jalan raya. Pendukung Emma yang notabene kaum ibu, tampak melambaikan tangan di sepanjang jalan yang mereka lewati.

Caleg Perempuan Ditelan Ketentuan

Oleh : Fachrul Rasyid HF (wartawan senior)

Caleg perempuan memang sempat mendapat diistimewakann oleh pasal 65 ayat (1) UU No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilu. Maklum, pasal UU tersebut memerintahkan setiap parpol peserta pemilu mengajukan caleg perempuan minimal 30%. Kemudian, karena itu, celg perempuan ditempatkan pada nomor urut kecil, 2, 3 atau nomor 4 pada daftar caleg di tiap tingkatan legislatif. Sayang peluang istimewa itu tak bertahan lama. Hanya sampai di nomor urut. Kemudian, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) merevisi pasal 214 UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, 23 Desemeber 2008 lampau, keistimewaan itupun lenyap. Soalnya, pemenang pemilu legislatif yang sebelumnya adalah peraih suara di atas 30 persen dan menduduki nomor urut lebih kecil, setelah UU direvisi pemenang pemilu adalah peraih suara terbanyak tanpa melihat nomor urut. MK, entah karena lupa atau sengaja, tampaknya tak mempertimbangkan upaya pemerintah maupun perjuangan kalangan perempuan untuk duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan kaum pria di semua bidang termasuk di jajaran lembaga legislatif sebagaimana misi dan inspirasi dari UU No.12 Tahun 2003 tersebut.

Mestinya, MK tetap mempertimbangkan dan mempertahankan pasal 65 UU No. 12 Tahun 2003 sehingga priroitas yang diberikan UU ini tetap berlaku dalam penentuan pemenang pemilu. Atau sebaliknya, kalau toh akan diabaikan, mestinya Mahkamah Konstitusi juga merevisi pasal tersebut sehingga tidak terjadi tumpang tindih diantara UU. Kini keberadaan kedua UU itu, selain menimbulkan kerancuan juga terkesan memperolok-olokan kaum perempaun. Dengan alasan itu seharusnya menjelang pemilu 2009 dilangsungkan, kaum perempuan mengajukan peninjau kembali keputusan MK itu.

Namun, sebelum gugatan diajukan, para caleg perempuan harus bersiap diri dan menyadari bahwa tak ada lagi perlindungan dari UU yang memberikan kemudahan bagi perempuan duduk di lembaga legislatif. Bagi yang mengandalkan nomor urut, apalagi merasa tertumpang di partai besar, boleh jadi nyalinya ciut maju ke gelanggang pemilu. Sebab, yang dipilih warga bukan partai tapi langsung orang perorang. Sebaliknya, bagi yang memiliki kepribadian, punya rasa percaya diri, pernah berkiprah dan mendapat simpati di tengah masyarakat, perubahan UU tersebut justru makin membuka kesempatan baginya menunjukkan diri dan meraih kursi, bahkan menyaingi nomor urut satu semisal para ketua-ketua partai. Artinya, peluang caleg perempuan dalam pemilu 2009 ini sangat ditentukan oleh jejak langkahnya selama ini dan kiprahnya menjelang pemilu. Karena itu, mumpung hari masih pagi, para caleg perempuan, tentu juga celeg pria, perlu berkaca bercermin diri lagi. Pandangan dakek ditukiek-an pandangan jauh dilayangkan. Lalu, lihatlah bayang-bayang. Apakah mungkin turun ke gelanggang atau cepat surut ke belakang. Sebab, biaya ikut pemilu tak murah. Seorang caleg kini harus menyiapkan sendiri tanda gambar, biaya kampanye/ pengumpulan massa, biaya sosialisasi ke daerah pemilihannya dan sebagainya. Ini pilihan penting sebelum dianggap penting dipilih.

Kiprah Emma Dalam "Talenta Kid 2"

SINGGALANG ON-LINE - PADANG. Sumatra Barat menyimpan banyak bakat-bakat penyanyi terpendam yang butuh pemolesan sedari dini. Kesimpulan ini diambil Ketua Pelaksana Talenta Kid 2, Hj. Emma Yohanna, setelah ajang pencarian bakat itu memasuki babak final. Untuk Talenta Kid 2 itu, penyelenggara dari Himpunan Wanita Karya (HWK) tersebut, baru bisa mengakomodir bakat-bakat dari Padang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Sawahlunto. Walau pada kenyataannya, ada juga peserta dari kabupaten dan kota lain yang mengikuti audisi di tempat diadakannya acara tersebut. “Masyarakat Sumbar butuh banyak acara-acara pencarian bakat seperti ini. Di mana HWK baru mengambil bagian di bidang tarik suara. Sementara bidang lainnya, seperti modeling dan lainnya, juga membutuhkan perhatian serius. Semoga saja, walikota ataupun bupati memperhatikan hal ini,” kata Emma, kepada Singgalang, di sela-sela acara final Talenta Kid 2, yang berlangsung di Plasa Andalas Padang, Minggu (15/3).

Dikatakan nya, peserta final terbagi dalam dua kategori umur, yakni 5-8 tahun sebanyak 19 orang dan 9-12 tahun sebanyak 25 orang. Siapa yang berhasil menjadi pemuncak nantinya, akan diadu lagi kemampuannya dalam babak grand final 28 Maret yang akan datang, bertempat di Hotel Pangeran Beach Padang. “Pemenang I, II dan III, ditentukan oleh dewan juri. Sementara pemenang favorit, diambil dari SMS. Caranya, ketik TALENTA (spasi) nomor peserta, kirim ke 7071. Talenta harus dibuat dalam huruf besar,” tambahnya. Dalam penentuan juara, dewan juri tidak bisa diganggu gugat, walaupun oleh panitia. Pemenang mutlak di tangan juri, di mana semuanya kompeten di bidangnya. Sementara pemenang favorit, boleh ditentukan oleh semua warga Sumbar.

Gamawan Fauzi Memperoleh HMI Awards 2009

PADANG, SINGGALANG – 15 Februari 2009. Gubernur Sumatra Barat, Gamawan Fauzi dan Wakil Gubernur Sumbar, Marlis Rahman bersama 15 orang tokoh Sumbar lainnya, menerima penghargaan KAHMI Awards 2009. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi terhadap konsistensi mereka terhadap perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Disamping sumbangsih dan persan serta mereka yang cukup besar untuk kemajuan HMI di Sumbar. “Selain berperan terhadap kemajuan HMI di Sumbar, selaku kader HMI mereka juga dinilai berhasil menjadi contoh teladan bagi masyarakat dan mengharumkan Korps HMI di tengah-tengah masyarakat,” ungkap Ketua Tim Seleksi KAHMI Awards 2009, Prof. Dr. H. Fashbir Noor Sidin, SE, MSP., yang didampingi oleh salah seorang Presidium KAHMI Sumbar Hj. Emma Yohanna, ketika menyerahkan penghargaan tersebut, Kamis (5/2) di Pangern Beach Hotel, Padang.

Sementara itu, peringatan dies natalis HMI ke-62 di Sumbar berlangsung meriah. Kegiatan yang digelar, selain penganugerahan KAHMI Awards 2009, juga dilakukan pelantikan Majelis Wilayah KAHMI Sumbar periode 2008-2013 dan diskusi panel kebangsaan. Hampir semua tokoh yang merupakan kader HMI hadir dalam acara tersebut. Mulai dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi-Marlis Rahman, Walikota Padang, Fauzi Bahar, Ketua KPU Sumbar, Marzul Veri, ST., anggota DPRD Sumbar, Djonimar Boer dan banyak lagi. Dari Presidium KAHMI pusat, dihadiri oleh Prof. Dr. Nanak Fatah Nasir. Majelis Wilayah KAHMI Sumbar yang dilantik, yaitu, Ketua Pembina, Gamawan Fauzi, Ketua Majelis Pakar, Prof. Dr. Helmi dan Presidum yang terdiri dari Ir. Djonimar Boer, Dr. Ir. H. Jafrinur, MSP., Prof. Dr. H. Fashbir Noor Sidin, SE, MSP., Marzul Veri, ST., Hj. Emma Yohanna, BA., Basrizal Dt. Rangkayo Basa, S.Sos., dan Dra. Mimi Suharti, diharapkan Nanak untuk melaksanakan tugas pokok mereka, yakni melahirkan kader-kader pemimpin yang berkualitas dan menjadi pusat pencerahan inteletualitas (center of exelent)

leaflet emma 1

Erick Hariyona : Putra Emma Yohanna Pimpin HIPMI Sumatera Barat

PADANG EKSPRES - Seperti diprediksi sebelumnya, Erick Hariyona terpilih sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumbar periode 2008-2011. Direktur PT Barettamuda Pratama itu terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Daerah (Musda) IX HIPMI Sumbar, di Pangeran’s Beach Hotel Padang, kemarin. Sebelumnya, sempat mengapung nama tiga kandidat lainnya yang bakal bertarung dalam perebutan tampuk kursi orang nomor satu di organisasi tempat berhimpunnya para pengusaha muda Ranah Minang itu. Mereka adalah Bonny Hidayat Hans, Reza Sadat Shameini dan Syarbaini. Hanya saja, saat pemilihan, ketiga kandidat tersebut menyatakan mengundurkan diri. Kepada Padang Ekspres usai pemilihan, Erick Hariyona menyebutkan akan merealisasikan sejumlah program kerja yang direkomendasikan pada rapat Komisi. Sejalan dengan itu, jajaran pengurus yang akan dibentuk membuat akan membuat sejumlah terobosan. Di antaranya menjalin hubungan yang baik dengan para stakeholder, melibatkan jajaran pegusaha muda, menghidupkan bisnis centre di sekretariat HIPMI, serta sejumlah program strategis lainnya. Muara dari semua itu, adalah memberdayakan para pengusaha muda Sumbar, sehingga bisa eksis dan disegani di kancah nasional.

“Seperti diketahui, beberapa dekade sebelumnya, HIPMI Sumbar termasuk salah satu yang diperhitungkan di kancah nasional. Nah, kami berkeinginan gezah dan marwah tersebut hendak kembali bisa tercipta,” ungkap Erick, sapaan akrab Erick Hariyona. Pengusaha muda kelahiran Padang, 23 Oktober 1982 itu juga menyebutkan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya program “Sejuta Entreprenuer” yang dicanangkan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, 2007 lalu. “Program ini harus didukung. Karena, jika para entreprenuer sudah tercipta, otomatis lapangan pekerjaan tercipta. Dengan sendiri, jumlah anngka pengangguran akan bisa ditekan,” ungkap pengurus Kadin Sumbar dan Gapeksindo Sumbar itu.

Untuk merampungkan kabinetnya, Erick Hariyona yang ditunjuk sebagai ketua tim formatur dengan dibantu empat formatur lainnya; Rinaldo Azwar (Ketua Pengda sebelumnya), Bonny Hidayat Hans, Reza Sadat Shameini dan Syarbaini, berjanji akan tuntus dalam waktu dekat. “Paling tidak menjelang pelantikan, yang diperkirakan awal Juni mendatang, semuanya sudah rampung,” bebernya. Sebelumnya, Ketua Kadin Sumbar Asnawi Bahar sangat berharap kepada pengurus terpilih bisa mengayomi para pengusaha muda daerah ini. Dan kepada pengusaha muda yang belum bergabung dihimbau untuk berbaur. “HIPMI adalah organisasi tempat belajar bagi pengusaha muda. Banyak pengusaha muda nasional beranjak dari organisasi ini. Sebut saja misalnya, Jusuf Kalla, Agung Lanksono, Fahmi Idris, Aburizal Bakri, Siswono Y. Sementara di tingkat

Sumbar, seperti Fairus Bakhtiar Kahar, Ambrial Hasan, Irfianda Abidin, Budi Syukur, saya sendiri, adalah produk yang pernah dihasilkan HIPMI. Peran sentral sebagai pelanjut tonggak estafet kaderisasi pengusaha muda harus dilanjutkan pengurus sekarang,” harap Asnawi. Asnawi mengajak pengusaha muda untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan etika bisnis yang benar. “Jika sudah mapan, segeralah bergerak ke sektor riil. Jangan lagi berharap kepada “kue” pemerintahan daerah yang jumlahnya terbatas dan diperebutkan banyak orang. Apalagi, sejak beberapa dekade, nyaris tidak ada pengusaha minang yang sukses di kancah nasional. Tak salah, Pak Yusuf Kalla meledek kita dengan sebutan, pengusaha Minang dua langkah lebih maju pengusaha Cina (maksudnya pedagang kaki lima yang menggelar dagangan dua langkah di tempat usaha pendagang Cina). Ini merupakan tamparan sekaligus cambuk bagi kita untuk bisa berbuat lebih baik,”beber Asnawi

Citra Al Madina Milik Emma Yohanna Jadi PAUD Rujukan

POS METRO - Januari 2009. Yayasan Pendidikan Citra Almadina di Jalan Purus I No 8A Padang peroleh sertifikat sebagai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) unggulan nasional dari Depdiknas RI. Citra Almadina menjadi satu-satunya lembaga pendidikan usia dini di Sumbar yang memperoleh penghargaan ini. Secara nasional Depdiknas hanya memilih 10 lembaga pendidikan terbaik. Kasubid Pembinaan Taman Penitipan Anak Direktorat PAUD Depdiknas Tuti Wahyuti, usai Launching TPA Pusat Ungguluan PAUD Citra Almadina dan Workshop BCCT di kantor yayasan Citra Almadina, Rabu (16/7) mengatakan terpilihnya yayasan ini melewati penyaringan yang ketat. Citra Almadina dinilai memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Depdiknas sebagai PAUD unggulan di indonesia. “Yayasan ini akan menjadi pusat rujukan pendidikan usia dini di Sumbar. Dan sekaligus sebagai tempat melakukan uji coba dan magang,” kata Tuti.

Ketua yayasan Ema Yohana mengatakan, Yayasan Citra Almadina terpilih sebagai PAUD unggulan pada September 2007 lalu. Sejak ditunjuk Depdiknas sebagai PAUD unggulan, Citra Almadina telah melakukan program-program ungulan pendidikan anak usia dini. Seperti penerapan Beyond Centres and Circle Times (BCCT). “Bentuknya saat ini kita menggelar workshop BCCT untuk pengelola taman penitipana anak (TPA). Sebelumnya Desember lalu, juga sudah digelar workshop BBC untuk guru-guru playgroup,” jelasnya.

Acara yang dibuka secara resmi oleh Kadis Pendidikan Sumbar Burhasman Bur ini diikuti 50 peserta dari Kota Padang dan Kabupaten/kota di Sumbar lainnya. Dalam sambutannya, Burhasman mengatakan, pendidikan usia dini harus diperhatikan lebih. Harus ada sentuhan pada tingkatan pendidikan ini, soalnya PAUD adalah dasar dari kecerdasan anak di masa depan. Dalam konsep ini guru-guru menghadirkan dunia nyata kedalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hasilnya, siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas, sedikit demi sedikit, dan dari proses mencoba sendiri, sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat sekarang dan kelak.

(Foto : Imla Wifra, S.Ag - Kepala Sekolah TK PAUD Citra Al Madina)
(Foto : Studi Banding Majelis Guru TK PAUD Citra Al Madina Padang ke Malaysia, Singapura dan Pekan Baru)

Ketua KPPI, Ema Yohanna : "Mengapa Perempuan Banyak Buta Aksara?"

PADANG EKSPRES, 10 Oktober 2009 - Tingginya jumlah kalangan perempuan buta aksara, seolah bertolak belakang dengan kondisi saat ini. Sebab, perempuan sudah di perhitungkan di berbagai situasi. Sebut saja kuota perempuan calon Legislatif yang harus mencapai 30 persen, belum lagi banyaknya tokoh-tokoh wanita yang telah memberikan hasil karya terbaik mereka. Ketua Himpunan Wanita Karya Sumbar Sastri Yunizarty Bakrie menyayangkan data yang menunjukkan tingginya angka buta aksara, pada kaum perempuan Kota Padang. Padahal, dari tahun ke tahun selalu ada program untuk menuntaskan buta aksara tersebut. “Idealnya, jika pemerintah serius menangani masalah buta aksara, setiap tahun pasti terjadi penurunan yang signifikan. Saya sanksi dengan pemetaan program yang ada saat ini, harus ada perubahan secara proporsional dan profesional untuk menekan jumlah buta aksara,” tegasnya menanggapi peringatan hari buta aksara yang jatuh pada tanggal 9 September.

Soal banyaknya perempuan, Sastri menilai bisa jadi penyebabnya adalah jumlah warga perempuan lebih banyak ketimbang warga laki-laki. Tapi dari segi keinginan untuk belajar, perempuan tidak kalah dengan laki-laki. “Bahkan dari segi ketekunan belajar, mungkin tingkatnya perempuan lebih tinggi,” tandas Ketua Bawasda Kota Padang ini. Dihubungi terpisah Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Ema Yohanna menjabarkan, ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang kenapa perempuan lebih banyak buta aksara ketimbang pria. “Di antaranya masalah ekonomi, kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya pendidikan, serta kurangnya peluang untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” ulasnya.

Di bidang politik misalnya, Ema menjabarkan, kesempatan perempuan untuk berpolitik sangat terbuka lebar, sehingga siapa saja perempuan yang punya kompetensi, bisa berkecimpung di sana. “Memang harus ada keseriusan untuk mengentaskan buta aksara, sehingga perempuan tidak lagi di pandang hanya sebagai ibu rumah tangga belaka,” ungkapnya. Hal itu merupakan tanggung jawab berbagai pihak, baik pemerintah hingga masyarakat itu sendiri. “Kita harus memiliki satu visi untuk menuntaskan buta aksara, sehingga di tahun yang akan datang, tak ada lagi buta aksara, baik di Kota Padang, maupun Sumbar,” pungkasnya.

TK Citra Al Madina Padang Sebagai PAUD Terdepan

PADANG EKSPRES, Agustus 2008 - Yayasan Citra Al-Madina semakin mengukuhkan diri, di bidang pendidikan anak. Setelah sebelumnya terpilih sebagai lembaga per contohan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kini yayasan besutan Ema Yohanna ini mendirikan Tempat Penitipan Anak (TPA) yang secara tegas memberikan ruang bermain sekaligus belajar, dan sesuai dengan potensi masing-masing anak. TPA Citra Al-Madina tersebut, dilengkapi fasilitas bermain yang dipandu oleh pengasuh-pengasuh profesional, yang sekaligus memberikan pelajaran dasar bagi anak-anak yang dititipkan. Bahkan, pelatihanpun sudah dilakoni para pengasuh yang berjumlah empat orang tersebut, sebagai acuan dalam menjalankan tugas.

Ketua Yayasan Citra Al-Madina Ema Yohanna mengutarakan, TPA tersebut sudah beroperasi. Bahkan saat ini sudah tercatat beberapa anak yang dititipkan pada jam-jam tertentu. “Anak paling kecil yang kita asuh berumur 1,2 tahun sementara yang paling besar berumur 3 tahun,” urai Ema usai launching Pusat Unggulan PAUD Citra Al-Madina, taman Bermain dan TPA, yang dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman Bur, Kamis. Guru TPA dan PAUD, lanjut Ema, bukan sekadar mengasuh anak-anak yang dititipkan, tapi juga memberikan pelajaran. Contohnya, saat memberikan buah apel, anak diajari matematika melalui pembagian apel kepada teman-teman mereka. “Mereka akan ingat hal itu. Begitu juga dalam menentukan potensi anak,” tandasnya.

Emma Ikut Calon DPD Karena Ingin Independen

(Foto : Emma mendaftar di KPU Sumbar dan terlibat diskusi dengan Ketua KPU Marzul Feri serta Mufti Syarfie)

Padangmedia.com – 18 Februari 2009 – Sosok Emma Yohana, pebisnis dan aktivis perempuan di Sumbar, belakangan banyak diperbincangkan masyarakat. Hal tersebut tak terlepas dari pencalonan dirinya untuk maju sebagai salah satu wakil Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2009 yang akan datang. Emma seakan tak ‘kapok’ terjun ke dunia politik, meski ia pernah gagal saat ikut sebagai Calon Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2005 lalu. Kini, bersama puluhan calon politisi lainnya, ia pun mendaftarkan diri untuk calon DPD di KPU Sumbar. Keputusan Emma untuk ikut serta di ajang DPD tersebut tentunya sangat menarik, di tengah minimnya keterwakilan perempuan di kancah perpolitikan Sumbar. Bahkan, kali ini, hanya dua perempuan yang mendaftar sebagai calon anggota DPD tersebut dari Sumbar, yakni Emma Yohana dan Fitri Yanti. Emma merupakan Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sumbar sementara Fitri adalah Wakilnya.

Dalam diskusi yang digelar Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sumbar bersama Emma Yohana di Banana Café, GOR H. Agus Salim, Sabtu (2/8), Emma mengungkapkan bahwa, keikutsertaannya dalam ajang pemilihan DPD ini semata-mata disebabkan keprihatinannya melihat kondisi riil yang kini ada di Sumbar. “Daerah kita sangat kaya. Tapi, saya melihat begitu banyak kemiskinan, pembangunan yang hanya berjalan di tempat, dan sebagainya. Saya sering menangis melihatnya. Saya merasa ada yang salah dalam hal itu, sehingga saya tergerak untuk ikut memperbaikinya ke arah yang lebih baik. Dan untuk itu, tak ada jalan lain, kita harus masuk ke dalam sistemnya, jika ingin memperbaikinya,” kata Emma memulai perbincangan.

Menurut Emma, keikutsertaan sebagai pribadi, dinilainya jauh lebih baik ketimbang ia harus ikut sebagai wakil dari salah satu partai yang ada. “Saya tak mau ikut partai, karena begitu ikut partai, kita hanya bisa menjadi milik sekelompok orang. Tetapi di DPD, kita bisa berada di tengah-tengah dan independen. Saya ingin ikut berperan untuk mensejahterakan rakyat, khususnya Sumbar, melalui peran DPD di parlemen,” lanjutnya. Diskusi yang dipandu Ketua PJI Sumbar Asril Koto itu, diikuti berbagai wartawan media cetak dan elektronik di Sumbar. Menjawab pertanyaan John Edwar Roni dari Haluan yang mengatakan DPD seolah-olah sudah menjadi ‘lapangan pekerjaan’ (sehingga, yang sudah duduk di dalamnya enggan melepaskan posisi itu, dan kemudian ingin mendaftar lagi untuk jadi calon DPD), Emma menyebutkan, baginya DPD tak akan jadi lahan pekerjaan, tetapi merupakan ajang untuk pengabdian. Sebab, di sanalah jika ia terpilih, ia akan menyuarakan berbagai hal yang harus diperbaiki di Sumbar, demi kemajuan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

VISI MISI Emma Yohanna : "Yes, I Can"

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Halo semua,

Saya, Emma Yohanna, berketetapan hati untuk maju sebagai Calon Anggota DPD Republik Indonesia Periode 2009-2014. Optimisme perlu, kerendahhatian merupakan sebuah keharusan. Ikhtiar sangat penting, takdir dan tawakkal di atas segala-galanya. Dalam konteks tersebutlah, saya merasa sanggup dan mampu untuk mengemban amanah bila terpilih nanti. Membuat dan merumuskan visi misi yang bagus-bagus itu relatif mudah. Soalnya, apakah nanti dapat diwujudkan atau tidak secara konsisten? Artinya, selain dibutuhkan ketangguhan, kegigihan, dan kemauan kuat orang tersebut untuk memperjuangkannya, diperlukan juga kesempatan beserta sistem dan prosedur-mekanisme yang mendukungnya. Secara Umum, ada “TIGA” Konsep kunci dalam yang menjadi “patron” saya nanti : PENDIDIKAN, PEREMPUAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUBLIK. Tiga hal ini, apabila dikonfirmasi dengan “track record” saya, rasanya hal tersebut menjadi “ranah” tempat dimana selama ini saya berproses.

VISI : Terwujudnya DPD RI sebagai lembaga legislatif yang kuat, setara dan efektif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah Sumatera Barat menuju masyarakat Sumatera Barat yang bermartabat, sejahtera dan berkeadilan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

MISI :

1. Memperjuangkan penguatan status DPD RI sebagai salah satu badan legislative dengan fungsi dan kewenangan penuh untuk mengajukan usul, membahas, memutuskan serta memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang,terutama yang menyangkut kepentingan daerah.

2. Mendorong perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat terhadap isu-isu penting di daerah Sumatera Barat.

3. Memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan upaya mendorong pembangunan pendidikan secara berkelanjutan.

4. Memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah Sumatera Barat untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur publik yang seimbang dan berkeadilan.

5. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan politik kaum perempuan Sumatera Barat dalam bingkai hukum dan keseimbangan gender dengan mengedepankan nilai-nilai normatif agama dan budaya-kultural.

Satu lagi, saya akan berupaya untuk membuka ruang-ruang seluas mungkin bagi rakyat untuk menemui wakil rakyatnya di DPD. Baik dengan bertatapmuka, maupun lewat sarana telekomunikasi. Dengan demikian, rakyat dapat dengan mudah menitipkan aspirasinya untuk dibahas di sidang-sidang DPD. Itu dulu, semoga membantu menjelaskan tentang apa motivasi saya ingin ke DPD. Selain dibutuhkan ketangguhan, kegigihan, dan kemauan kuat orang tersebut untuk memperjuangkannya, diperlukan juga kesempatan beserta sistem dan prosedur-mekanisme yang mendukungnya............ yes, I can

Pendapat Emma (Aktifis Perempuan Sumbar) Tentang Poligami

PADANG (Suara Karya) : Kalangan wanita di Minangkabau menyatakan dukungan sikap pemerintah yang akan melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 45/1990 tentang poligami, karena pada prinsipnya tidak ada wanita yang mau dan rela untuk dimadu. "Saya sangat mendukung sikap pemerintah itu yang begitu cepat menanggapi terkait kembali mencuat kasus-kasus poligami, karena ini juga akan menjadikan wanita sebagai korban," kata Emma Yohanna, aktivis perempuan Minang kepada Antara, hari ini, menanggapi sikap pemerintah merevisi PP terkait poligami. Ia berkeyakinan sikap pemerintah itu, juga terkait sudah banyak kasus-kasus poligami yang pada akhirnya menjadikan wanita sebagai korban. Emma Yohanna, juga wakil ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sumbar itu menyatakan, pada prinsipnya tidak ada wanita yang mau dimadu, jikapun ada itu hanya pengecualian. Pemerintah akan kembali merevisi PP tentang poligami itu, dan sasaran cakupannya diperluas bukan saja kalangan PNS selama ini, tapi juga pejabat pemerintah dan pejabat negara.

Namun ia mengingatkan pemerintah, dalam revisi PP itu yang utama penegakan sanksi hukumnya bagi PNS dan pejabat pemerintah serta pejabat negara yang melakukan tindak poligami. "Kalangan pejabat itukan publik figur dan selalu menjadi contoh bagi masyarakat, dan jika berbuat salah harus dikenakan sanksi hukumnya," katanya dengan nada serius. Sanksi hukum itu, menurut dia, dicopot dari jabatannya dan dikenakan sanksi hukum lainnya, hingga ada unsur jera bagi yang lainnya. Ia menyatakan keyakinannya, tindakan poligami dilakukan kalangan pejabat pemerintah dan pejabat negara beserta PNS akan sangat berpeluang terjadinya tindak korupsi. "Jadi tindakan pemberian sanksi hukum yang tegas dan keras dalam revisi PP itu, juga berdampak ikut memberantas tindak korupsi," katanya dengan nada optimis. "Mana mungkin dengan standar gaji PNS, pejabat pemerintah dan pejabat negara saat ini bisa menghidupkan dua isteri beserta anak-anaknya, satu keluarga saja hanya untuk pas-pasan," katanya dengan nada bersemangat dan menambahkan, kecuali dengan melakukan tindakan korupsi untuk memenuhi biaya hidupnya.

Ia meyakini, jika mereka memiliki dua isteri itu (yang juga menanggung biaya hidup anak-anaknya --red), sangat berpeluang melakukan tindak korupsi. Menurut dia, tindakan poligami juga berpeluang menciptakan kemiskinan dan gangguan kehidupan dalam berumah tangga yang pada akhirnya pertumbuhan anak-anak, juga ikut terganggu, yakni anak-anak itu pada usia remaja menjadi nakal. Ia berharap penertiban tindak poligami di kalangan PNS, pejabat pemerintah dan pejabat negara juga berdampak kepada masyarakat agar tidak berkeinginan beristeri dua.

Seminar Keterwakilan Perempuan dalam Politik

PADANG EKSPRES - Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sumatera Barat Ema Yohana mengakui ketertinggalan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. Hal ini akibat rendahnya partisipasi politik perempuan. Hal itu dipaparkan Ema Yohana dalam seminar keterwakilan perempuan pada partai politik dalam menghadapi pemilu 2009 mendatang yang diadakan oleh mahasiswa Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Perdata Islam STAIN Batusangkar kemarin. Seminar ini dilaksanakan diaula STAIN Batusangkar yang dihadiri sekitar 150 orang peserta guru Kewarganegaraan dan Tata Negara tingkat SLTP dan SLTA se Tanahdatar, utusan parpol cabang Tanahdatar dan mahasiswa se Tanahdatar. Menurutnya, sebagai warga negara, perempuan memiliki hak dan kewajiban di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tidak ada perbedaan kaum laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang tercantum dan dijamin dalam UUD 1945. Dengan diberikannya hak politik perempuan terutama hak memilih dan dipilih di pusat, provinsi dan kabupaten merupakan peluang normative mulai dari UUD 1945, UU no 68 tahun 1958, UU No 7 tahun 1984 dan beberapa undang-undang lainnya. Dengan adanya peluang tersebut hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh perempuan. Hal ini dalam upaya meningkatkan refresentasinya dilembaga legislatif dan jabatan publik lainnya guna kebijakan yang sensitif dan responsif gender. Sementara, Ilhmadi Taufik SH MH Dekan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unand Padang menilai secara kuantitif dan kualitatif, dengan adanya keterwakilan perempuan dalam pemilu mendatang merupakan suatu kemajuan besar pada pemilu sebelumnya.

Keterwakilan perempuanpun sangat dihargai, bahkan jatah sebanyak 30 persen harus bisa dilaksanakan. Komisi Pemiihan Umum (KPU) baik pusat maupun daerah dapat mengembalikan daftar bakal calon kepada partai politik, jika tidak memuat kouta 30 persen perempuan. KPU dapat melakukan saringan/pengawasan soal itu sebanyak dua kali, yaitu pertama pada tahap verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan adminitsrasi kepada bakal calon dan kedua pada tahap berikutinya saat meneliti daftar bakal calon. Sedangkan Ir Erizal dari tokoh partai PKS Sumatera Barat mengakui peran perempuan dalam percaturan politik terutama pada pemilu 2009 mendatang tidak lain sekedar wacana, tapi sudah harus diimplikasikan oleh partai politik peserta pemilu. Sehingga tidak ada kesan karena kaum laki-laki perempuan merasa terpinggirkan. ”Seminar ini merupakan langkah maju dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2009 mendatang sebagaimana yang diisyaratkan dalam UU Pemilu,” tegasnya lagi.

Catatan DPD Awal Tahun 2009

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memberikan “Catatan DPD Awal Tahun 2009” yang disampaikan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita didampingi Wakil Ketua DPD Irman Gusman di Jl Widya Chandra V No 26, Jakarta, Minggu (28/12). Acara silaturahim dengan jajaran pers tersebut sekaligus ajang urun rembug dan curah pendapat. Materi “Catatan DPD Menyambut Tahun 2009” terbagi tiga, yaitu kemajuan kerja DPD, persoalan bangsa dan negara yang menjadi ruang lingkup DPD, serta perkembangan politik, pemerintahan, dan perekonomian yang memerlukan penyelesaian segera. Menyangkut kemajuan kerja DPD, Ginandjar menegaskan, hingga akhir tahun 2008 DPD menghasilkan 162 keputusan yang terdiri dari 12 usul rancangan undang-undang (RUU); 87 pandangan dan pendapat atas RUU yang berasal dari Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 39 hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang (UU), serta 24 pertimbangan atas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dari 12 usul RUU yang diinisiatifi DPD, 10 di antaranya diserahkan kepada DPR tetapi ditindaklanjuti hanya satu saja yaitu RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DI Yogyakarta. “Beberapa usul RUU yang menurut hemat kami sangat penting justru belum ditanggapi DPR,” ujarnya. Misalnya, RUU lembaga keuangan mikro, agraria, dan kehutanan. Akibatnya, kemajuan kerja DPD tidak menampakkan hasil sesuai amanat UUD 1945 karena tanpa tanggapan memadai dari DPR maupun Pemerintah. DPD juga menyampaikan pandangan dan pendapat, hasil pengawasan, serta pertimbangannya kepada DPR dan Pemerintah. “Menurut hasil evaluasi DPD, ada respons yang cukup positif dari Pemerintah.”

Ketua DPD menyinggung usul amandemen UUD 1945 yang konsisten dengan penataan kelembagaan negara dan sistem pemerintahan. Menurutnya, DPD terus bergelut dengan substansi amandemen komprehensif sebagaimana harapan fraksi-fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Yang sangat dipentingkan DPD adalah kejujuran menyikapi perkembangan sekarang yang belum sepenuhnya didukung aturan konstitusi. Jadi, diperlukan penyempurnaan UUD 1945. Sesuai pula dengan agenda Pemilihan Umum Tahun 2009, tanggal 10 April 2008 DPD mengajukan uji materi UU 10/2008 tentang Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU Pemilu terhadap UUD 1945. Uji materinya menyangkut dengan ketiadaan persyaratan domisili dan calon anggota DPD adalah pengurus atau anggota partai politik.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 1 Juli 2008 telah diketahui khalayak. Namun, Ginandjar menyatakan, proses uji materi DPD memperoleh dukungan dari daerah dan kelompok masyarakat, termasuk analisis atau pakar dan praktisi sampai keterangan saksi dan ahli di sidang pleno MK. DPD menyimpulkan, rumusan UU Pemilu yang disepakati DPR dan Pemerintah saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin, (3/2), mengindikasikan adanya konspirasi dan kooptasi elit untuk kepentingan kelompok, khususnya partai politik. Konsisten dengan penataan kelembagaan negara dan sistem pemerintahan itu pula, DPD memperhatikan secara khusus pembahasan Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau RUU Susduk DPD yang masih berlanjut hingga ke tahun 2009. Selama pembahasan antara pimpinan DPR bersama pimpinan Panitia Khusus (Pansus) RUU Susduk DPR, dicapai kesepahaman orientasi dan arah kelembagaan negara khususnya DPD sebagai lembaga perwakilan di samping DPR.

Namun, menurut Ginandjar, DPD dan DPR tetap dalam koridor lingkup kekuasaan masing-masing sebagaimana ketentuan UUD 1945. Yang lebih dipentingkan DPD ialah praktik dan implementasi fungsi, tugas, dan wewenangnya (DPR maupun DPD) yang semata-mata untuk kepentingan rakyat dan daerah. “Orientasi bersama yang diinginkan bersama DPR dan DPD ialah penguatan sistem perwakilan atau sistem parlemen Indonesia yang optimal,” ujarnya. Sehingga, harus ikut dipikirkan penyempurnaan sistem pendukungnya yaitu kesekretariatjenderalan parlemen. Baik anggota maupun Sekretariat Jenderal DPD, sambungnya, telah mempersiapkan diri apabila efisiensi dan efektifitas fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945. DPD dan DPR akan terus menerus mendiskusikannya melalui Pansus RUU Susduk DPR dan Tim RUU Susduk DPD. Mengantisipasinya, penghujung tahun 2008 DPD mempersiapkan instrumen sistem pendukungnya, yaitu pembentukan law center, budget office, dan natural resources center.

Menyangkut persoalan bangsa dan negara yang menjadi ruang lingkup DPD, Ketua DPD mengingatkan, gerakan reformasi tahun 1998 menyepakati otonomi daerah sebagai konsensus yang menghasilkan kebijakan desentralisasi melalui UU 22/1999 dan UU 32/2004. Yang menonjol dari kebijakan tersebut adalah pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah secara langsung atau pilkada. DPD memiliki banyak catatan kritis tentang penyelenggaraan pilkada. Yang dirasakan ialah berbagai ekses pilkada berindikasi seolah-olah implementasi otonomi daerah dalam tahap transisi dan perwujudan kesejahteraan rakyat belum mencapai ujungnya. Untuk itulah, DPD terus menerus mengikuti perkembangannya di lapangan dan mengidentifikasi masalahnya untuk menyempurnakan UU otonomi daerah.

Yang lain ialah masih lemahnya sistem evaluasi dan monitoring Pemerintah atas lay-out implementasi otonomi daerah, cluster kemajuan, dan perspektif kecepatan daerah otonom untuk mencapai otonomi daerah sesuai dengan tujuannya. “Beberapa daerah mengalami kemajuan yang baik dalam peningkatan daya saing, investasi. Beberapa daerah memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan kemampuan daya saingnya. Tetapi, beberapa daerah mengalami kesulitan karena berbagai hambatan,” katanya. Untuk itulah, DPD terus menerus mendorong daerah-daerah dalam bentuk fasilitasi atau dukungan investasi dan perekonomian daerah.

Mengenai format hubungan pusat dan daerah, Ginandjar menyatakan, tidak menggembirakan yang diindikasikan dengan perbedaan prioritas program antarstrata pemerintahan (pusat dan daerah), penegasan kewenangan, dana transfer, perizinan, kehutanan, dan pertambangan. Praktik kepemimpinan daerah juga membuktikan betapa Gubernur kesulitan mendapat gambaran utuh tentang apa yang sedang dan telah terjadi di wilayah kabupaten/kota. Contohnya perbedaan prioritas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan bantuan langsung tunai (BLT) yang jelas-jelas menunjukkan distorsi format hubungan pusat dan daerah. Kelemahan supervisi dari pemerintahan atas kepada pemerintahan bawah serta trust building-nya merupakan masalah paling mendasar.

Selanjutnya, Ketua DPD menyoroti tenaga honorer pendidikan, pengalokasian 20% dana pendidikan dalam Anggaran Pendidikan dan Belanja Negara (APBN), kesejahteraan guru, Ujian Akhir Nasional (UAN), dan sekolah-sekolah yang memprihatinkan. Secara khusus, DPD terus menerus mendorong Pemerintah agar memperhatikan keseimbangan dan kesetaraan perlakuan antara guru pendidikan agama dan guru pendidikan umum serta antara guru swasta dan guru negeri. “Harus ada perlakuan yang lebih adil,” tukasnya.

Ginanjar juga mengingatkan agar mewaspadai indikasi kontradiksi yang berpotensi rawan menjelang Pemilu 2009. Beberapa indikasi kontradiksinya sebagai berikut:

• Kontradiksi antara UU Pemilu sebagai dasar hukum penyelenggaraan demokrasi (soal calon DPD, calon independen, dengan penetapan calon terpilih.
• Kontradiksi antara kebijakan energi menyangkut pengelolaan, transparansi, konversi, dengan harganya.
• Kontradiksi antara UU Pornografi, aliran Ahmadiyah, dengan ajaran Lia Aminuddin atau Lia Eden.
• Kontadiksi antara hasil pilkada, fatwa Mahkamah Agung, dengan penetapan Pemerintah.
• Kontradiksi antara penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan kebijakan mengatasi krisisnya.
• Kontradiksi antara sistem parlemen bikameral dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
• Kontradiksi penting dan tidak pentingnya perubahan kembali UUD 1945.
• Kontradiksi menyangkut anggaran dan belanja, karena di satu sisi terjadi defisit dari 1% menjadi 2% APBN dan di sisi lain daya serapnya yang sangat rendah (hanya 6-65 %).
• Kontradiksi antara kurangnya dana transfer dari pusat ke daerah yang membutuhkan dana pembangunan dengan dana alokasi disimpan dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Menurut Ginandjar, indikasi kontradiksi tersebut harus diwaspadai karena bisa berkembang menjadi distrust. “Berkembangnya distrust secara luas akan mengandung potensi gejala gejolak sosial yang meluas dan simultan. Betul-betul akan sangat rawan. Kita semua harus mewaspadainya.” Bagi DPD, tahun 2009 merupakan tahun waspada. Untuk itulah, DPD mengajak semua pihak mewaspadai gejala-gejala itu dengan mengembangkan format penyelesaian secara institusional, apakah menyangkut masalah global finansial maupun penyelenggaraan Pemilu 2009 dan percepatan implementasi otonomi daerah.

sumber: Press Realese DPD.