DPD Sumatera Barat Perlu Sekretariat Bersama

PADANG-TODAY, 29 Maret 2009. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumbar mestinya memiliki sekretariat bersama di Sumbar. Itu diperlukan untuk memudahkan komunikasi antara konstituen dengan anggota DPD asal Sumbar. Konstituen ataupun pemerintah yang membutuhkan sharing informasi bisa akses lebih cepat dan berbiaya murah. Tak perlu uring-uringan ke Jakarta. Itulah yang menjadi impian calon DPD asal Sumbar No 13 Emma Yohanna. “Sekretariat ini akan dilengkapi dengan staf ahli lintas profesi dan keilmuan menjadi semacam forum diskusi untuk mencermati isu-isu lokal yang layak diperjuangkan ditingkat nasional. Tak mungkin kita bekerja sendirian,” ungkapnya dalam dialog kecil dengan Padang Ekspres (Group Padang-Today).

Keterlibatan para pakar dalam sekretariat bersama ini akan menjadi kekuatan besar bagi anggota DPD untuk membawa ide-ide yang bernas untuk kepentingan Sumbar di tataran nasional. Suara-suara anggota DPD Sumbar dalam memperjuangkan otonomi daerah dan pembangunan untuk daerah akan kian gencar dan berisi. Ini bakal sulit dipatahkan dan dibendung. “Yang pasti kita juga akan secara kontinu mengunjungi konsituen dimasa-masa reses. Jadi selama lima tahun kita akan susun action plan. Ke Jakarta hanya untuk rapat dan kegiatan rutin lainnya. Kita akan sering berkomunikasi dengan konstituen dan bersinergi dengan pemerintah daerah. Tanpa itu maka perjuangan kita dipusat tidak akan berarti,” ujarnya.

Calon DPD yang juga pengurus KAHMI Sumbar ini menegaskan perjuangan sebagai DPD akan diarahkan untuk memperbanyak alokasi anggaran ke Sumbar. Sebab Sumbar tidak bisa mengandalkan pembangunan hanya dengan pendapatan asli daerah (PAD). Namun dana-dana itu diharapkan bisa mendorong optimalisasi potensi sehingga tidak selamanya bergantung dengan pendanaan pusat. Potensi wisata di Sumbar harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Yang paling mendasar ada sinergi dalam perencanaan dan pembangunan sektor wisata. Jangan ada ego kedaerahan yang berujung pada kompetisi yang tidak sehat dan akhirnya merugikan dunia pariwisata. Pembangunan waterboom misalnya kata Emma jangan sampai latah.

”Kita dengar Padang dan Pariaman juga mau bangun. Mudah-mudahan tidak. Itukan modalnya besar. Kasih kalau daerah yang sudah duluan membangun kena imbasnya. Disitu pentingnya sinergi. Harusnya ada keikhlasan masing-masing daerah. Ibarat mengembangkan komoditi harus one vilage one product. Itu akan menjadi salah satu pertimbangan investor untuk masuk,” ujarnya. Namun pengembangan pariwisata harus dibangun dengan pembenahan sektor pendidikan. Sumber daya manusia yang handal merupakan syarat utama untuk mampu berkompetisi termasuk dalam bidang pariwisata. ”Jia tidak maka warga Sumbar hanya akan jadi penonton,” ungkapnya.