EMMA YOHANNA : "Aisyah Amini dari Minangkabau ?"

PADANG EKSPRES, 7 Mei 2009. Setelah era Aisyah Amini, politisi senior PPP, kiprah politisi wanita Sumbar di Senayan nyaris tidak terdengar. Mereka seakan-akan kalah bersaing dengan politisi pria yang lebih matang. Namun pemilu legislatif 9 April 2009 lalu, dua politisi perempuan asal Sumbar kembali mendapat kesempatan berkiprah di Senayan, salah satunya Emma Yohanna. Calon anggota DPD nomor urut 13 ini berhasil jadi runner up dengan memperoleh 203.587 suara (9,99 persen). Bagaimana ia melihat keberhasilan ini? Berikut penuturannya kepada wartawan Padang Ekspres, Rommi Delfiano.

Anda jadi pilihan masyarakat Sumbar, bagaimana Anda menyikapi ini? Terima kasih. Mudah-mudahan masyarakat tak salah memberi amanah kepada saya. Apalagi kita sama-sama mengetahui, pertarungan menjadi senator Sumbar cukup berat tahun ini. Sebab, banyak tokoh Sumbar yang bertarung. Akhirnya, hanya empat orang yang lolos. Tentu masyarakat banyak berharap pada kinerja senatornya di Senayan nanti. Selaku wakil daerah, peranan anggota DPD begitu vital. Terutama memperjuangkan aspirasi Sumbar di level pusat. Makanya, saya jadi tertantang juga. Terutama banyak belajar apa sebenarnya aspirasi masyarakat Sumbar yang mendesak diperjuangkan. Sekarang lebih banyak turun ke daerah untuk menghimpun semua itu. Juga, berdiskusi dengan banyak orang. Semua itu akan saya rangkum, paling kurang menjadi bahan dalam membuat aturan nantinya. Tentu semua ini tak ada artinya juga, jika masyarakat Sumbar tak mendukungnya.

Menurut Anda, apa yang perlu dibenahi di Sumatera Barat? Saya pikir banyak yang perlu dibenahi. Salah satunya, lebih mempererat hubungan antara wakil Sumbar di Senayan (DPD dan DPR RI. Periode lalu memang sudah dimulai semangat untuk itu, tapi belum maksimal. Informasi yang saya peroleh, baru sekali pertemuan yang dilakukan secara formal di Kantor Gubernur Sumbar. Setidaknya, pertemuan itu perlu lebih diintensifkan lagi. Nantinya, baik kepala daerah maupun anggota DPR dan DPD RI, akan sama visinya dalam memperjuangkan asprasi masyarakat.

Apa perlu dibuat kantor perwakilan? Saya pikir penting. Sebab, bisa jadi kita lebih banyak di luar daerah. Pastilah informasi dan persoalan yang terjadi di Sumbar, tak seluruhnya dipahami oleh anggota DPD atau DPR. Bisa jadi masyarakat langsung saja ke perwakilan itu menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu lalu dicatat dan diteruskan ke pusat nantinya. Atau bisa juga masing-masing anggota menyempatkan pulang ke Sumbar untuk menampung aspirasi masyarakat. Di kantor perwakilan itulah sebagai pusat informasi atau saling berdiskusi.

Bagaimana keterwakilan perempuan dalam pemilu lalu? Kita patut bersyukur juga. Setidaknya dua politisi Sumbar maju ke Senayan. Setidaknya ini bisa membangkitkan kembali kiprah politisi perempuan Sumbar. Saya berharap, ke depan lebih banyak lagi politisi perempuan maju ke Senayan.