POLITISI PEREMPUAN

Oleh : Muhammad Ilham

(Dosen-Peneliti IAIN Padang/Direktur Riset LPPBI IAIN Padang/Surveyor Cetro)

Sejarawan Tsyoshi Kato dan Takashi Shiraishi, suatu waktu pernah mengatakan bahwa Minangkabau adalah "ranah dinamis" yang sudah sejak dahulu memberikan peluang bagi perempuan berkiprah di dunia "laki-laki" -- dunia politik. Bukalah lembaran sejarah, beberapa nama seperti Rasuna Said, Rahmah El-Yunusiyyah dan lain-lain, setidaknya mewakili sebuah zaman yang "ramah" terhadap perempuan di Minangkabau pada masa mereka. Institusi Amai Setia dan jumlah perempuan yang sekolah di Kweek School pada Era 20-an serta lahirnya Diniyyah Putri tahun 1921, kembali mempertegas, bahwa Minangkabau punya sejarah "keberpihakan terhadap perempuan". Dalam tataran ini, Emma Yohanna ........ setidaknya memiliki "track historis" untuk berkiprah ........ dan saya yakin, ia mampu.

Suatu ketika, anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat, Angelina Sondakh "yang cantik itu", mengatakan bila kaum perempuan memilih jalan politik, maka harus mampu memainkan peran yang strategis. Dengan begitu, posisinya dapat diperhitungkan lawan-lawannya. Formulanya sangat sederhana : Jika ingin terjun ke politik, harus kuat. Anggota Komisi X itu mengatakan di dunia politik tidak mengenal laki-laki dan perempuan. Itu sebabnya sikap kaum perempuan tidak boleh kalah tegas. Sebab, kata dia, bila mereka tidak menunjukkan ketegasan, posisinya dapat dimanfaatkan orang lain. “Jangan jadi tidak tegas, karena nanti gampang dikibuli,”. Menurut artis itu, terjun ke dunia politik tidak boleh setengah-setengah. “Karena akan dikerjain abis-abisan lawan-lawannya,” kata Angelina "istri Adjie Massaid" yang bermarga Sondakh ini.

Bagaimana karir wanita dalam politik ? Memperbincangkan karir wanita sebagai pemimpin dalam kiprah politik, terlebih lagi di bumi Indonesia, memang masih pendek umurnya. Kita hanya mengenal tokoh macam Cut Nyak Dien, Kristina Martha Tiahahu pada jaman penjajahan. SK Trimurti, Supeni, Maria Ulfah Subadio pada era kemerdekaan. Megawati, Aisyah Amini, Khofifah Indrawati, pada era Orde Baru sampai sekarang. Sementara itu masih banyak lagi tokoh wanita yang terjun atau melibatkan dirinya dalam dunia swasta dan bahkan lembaga swadaya masyarakat. Di dunia Barat yang kehidupan demokrasinya lebih panjang ketimbang di Indonesia, kiprah karir wanita sebagai seorang pemimpin yang kapabel dalam dunia politik juga belum terlalu lama. Di Amerika Serikat, 144 tahun setelah merdeka, hak pilih wanita baru diakui dalam Amandemen Kesembilan Belas. Sementara di Inggris hak wanita baru dipenuhi tahun 1928. Tahun 1917, Jeanette Rankin merupakan wanita pertama yang menjadi Anggota Konggres di Amerika.

Presiden Ronald Reagen tahun 1981 mengangkat Sandra Day O’Connor sebagai Hakim Agung berjenis kelamin wanita. Pada masa itu Ronald Reagen juga menunjuk Jeanne Kirkpatrick, wanita pertama sebagai staf penasihat kebijakan luar negeri. Sementara Presiden Bill Clinton juga menunjuk beberapa wanita untuk menduduki jabatan penting. Janet Reno merupakan wanita pertama sebagai Jaksa Agung. Sedangkan Madeleine Albright adalah wanita pertama yang memangku jabatan Menteri Luar Negeri. Sementara data tahun 1988 menunjukkan, diseluruh dunia hanya ada 14,8% kursi parlemen yang diwakili oleh wanita. Sedang data tahun 1995 kursi parlemen yang diduduki wanita melorot menjadi 11,3%. Negara Swedia merupakan negara dengan komposisi parlemen berjenis kelamin wanita sebesar 40,4 % atau tertinggi di dunia.. Di Indonesia sendiri, wanita yang menduduki kursi DPR selalu tidak lebih dari 2% dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. Hal ini menandakan bahwa hanya sedikit sekali wanita Indonesia yang mempunyai pengembangan karir di bidang politik. Walaupun secara prosentase jumlah wanita jauh dibanding dengan jumlah laki-laki di kursi parlemen, tidak berarti wanita lantas kehilangan hak untuk menjadi pemimpin. Cory Aquino, Benazir Butto, Margareth Teacher, merupakan wanita-wanita hebat yang menjadi pemimpin pemerintahan di negaranya walaupun parlemen negara mereka mayoritas dikuasai kaum laki-laki.

............... Mario Teguh, dalam setiap Ending "Mario Teguh : Golden Ways" selalu berkata : "realitas seperti ini, kemampuan seperti itu ..... lakukan, selanjutnya perhatikan hasilnya". Realitas historis, kapabilitas dan kualitas Emma sangat mumpuni, kita yakin, ia akan mampu". Selamat (berjuang dan "berjibaku").

EMMA YOHANNA : "Aisyah Amini dari Minangkabau ?"

PADANG EKSPRES, 7 Mei 2009. Setelah era Aisyah Amini, politisi senior PPP, kiprah politisi wanita Sumbar di Senayan nyaris tidak terdengar. Mereka seakan-akan kalah bersaing dengan politisi pria yang lebih matang. Namun pemilu legislatif 9 April 2009 lalu, dua politisi perempuan asal Sumbar kembali mendapat kesempatan berkiprah di Senayan, salah satunya Emma Yohanna. Calon anggota DPD nomor urut 13 ini berhasil jadi runner up dengan memperoleh 203.587 suara (9,99 persen). Bagaimana ia melihat keberhasilan ini? Berikut penuturannya kepada wartawan Padang Ekspres, Rommi Delfiano.

Anda jadi pilihan masyarakat Sumbar, bagaimana Anda menyikapi ini? Terima kasih. Mudah-mudahan masyarakat tak salah memberi amanah kepada saya. Apalagi kita sama-sama mengetahui, pertarungan menjadi senator Sumbar cukup berat tahun ini. Sebab, banyak tokoh Sumbar yang bertarung. Akhirnya, hanya empat orang yang lolos. Tentu masyarakat banyak berharap pada kinerja senatornya di Senayan nanti. Selaku wakil daerah, peranan anggota DPD begitu vital. Terutama memperjuangkan aspirasi Sumbar di level pusat. Makanya, saya jadi tertantang juga. Terutama banyak belajar apa sebenarnya aspirasi masyarakat Sumbar yang mendesak diperjuangkan. Sekarang lebih banyak turun ke daerah untuk menghimpun semua itu. Juga, berdiskusi dengan banyak orang. Semua itu akan saya rangkum, paling kurang menjadi bahan dalam membuat aturan nantinya. Tentu semua ini tak ada artinya juga, jika masyarakat Sumbar tak mendukungnya.

Menurut Anda, apa yang perlu dibenahi di Sumatera Barat? Saya pikir banyak yang perlu dibenahi. Salah satunya, lebih mempererat hubungan antara wakil Sumbar di Senayan (DPD dan DPR RI. Periode lalu memang sudah dimulai semangat untuk itu, tapi belum maksimal. Informasi yang saya peroleh, baru sekali pertemuan yang dilakukan secara formal di Kantor Gubernur Sumbar. Setidaknya, pertemuan itu perlu lebih diintensifkan lagi. Nantinya, baik kepala daerah maupun anggota DPR dan DPD RI, akan sama visinya dalam memperjuangkan asprasi masyarakat.

Apa perlu dibuat kantor perwakilan? Saya pikir penting. Sebab, bisa jadi kita lebih banyak di luar daerah. Pastilah informasi dan persoalan yang terjadi di Sumbar, tak seluruhnya dipahami oleh anggota DPD atau DPR. Bisa jadi masyarakat langsung saja ke perwakilan itu menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu lalu dicatat dan diteruskan ke pusat nantinya. Atau bisa juga masing-masing anggota menyempatkan pulang ke Sumbar untuk menampung aspirasi masyarakat. Di kantor perwakilan itulah sebagai pusat informasi atau saling berdiskusi.

Bagaimana keterwakilan perempuan dalam pemilu lalu? Kita patut bersyukur juga. Setidaknya dua politisi Sumbar maju ke Senayan. Setidaknya ini bisa membangkitkan kembali kiprah politisi perempuan Sumbar. Saya berharap, ke depan lebih banyak lagi politisi perempuan maju ke Senayan.